Kashmir, Wilayah Sengketa yang Warganya Tidak Punya Hak Untuk Merdeka

Kashmir, Wilayah Sengketa yang Warganya Tidak Punya Hak Untuk Merdeka

7 Mei, 2025

 79percentclock.com - Belakangan ini terdapat konflik antara India dan Pakistan terhadap wilayah kashmir, yang bisa saja memicu perang besar, bahkan perang dunia ketiga. Yang lebih bahaya lagi, keduanya memiliki senjata nuklir. Sebenarnya apa itu Kashmir, kita megulik dulu sejarah Kashmir.




Era Jammu dan Lembah Kashmir masih Terpisah

Pada zaman dahulu, Jammu dan Kashmir (disebut Lembah Kashmir) merupakan wilayah yang terpisah sebelum akhirnya disatukan menjadi satu kesatuan politik.

Jammu: Wilayah Jammu memiliki sejarahnya sendiri dan diperintah oleh berbagai penguasa, termasuk dinasti Dogra. Raja-raja Dogra memiliki pengaruh kuat di wilayah ini.

Kashmir: Lembah Kashmir juga memiliki sejarah panjang dengan berbagai pemerintahan, termasuk kerajaan Hindu dan kemudian kesultanan Islam.

Kenapa bisa gabung jadi Jammu & Lembah Kashmir?

Persatuan Jammu dan Kashmir menjadi satu entitas politik dan geografis terjadi melalui beberapa tahapan sejarah:

Perjanjian Amritsar (1846): Setelah Perang Anglo-Sikh Pertama, pemerintah Inggris menyerahkan kontrol Lembah Kashmir kepada Raja Gulab Singh dari Jammu. Sebagai imbalannya, Gulab Singh membayar sejumlah uang kepada Inggris. Perjanjian ini menyatukan wilayah Jammu, Kashmir, dan Ladakh di bawah kekuasaan Dogra. Gulab Singh menjadi Maharaja pertama dari negara bagian Jammu dan Kashmir yang baru dibentuk.

Masa Kekuasaan Maharaja: Di bawah pemerintahan Maharaja Dogra, Jammu dan Kashmir menjadi satu negara bagian dengan tiga wilayah utama yang berbeda: Jammu, Kashmir, dan Ladakh.

Sehingga Jammu dan Kashmir memiliki tiga wilayah unik berbeda: wilayah Jammu yang mayoritas beragama Hindu, Lembah Kashmir yang mayoritas beragama Muslim, dan Ladakh yang didominasi agama Buddha.

Aksesi ke India (1947): Setelah kemerdekaan India dan pemisahan Pakistan, negara bagian Jammu dan Kashmir, yang saat itu diperintah oleh Maharaja Hari Singh (cucu dari Gulab Singh), memiliki pilihan untuk bergabung dengan India atau Pakistan. Awalnya, Maharaja Hari Singh menunda keputusannya. Namun, invasi oleh milisi yang didukung Pakistan dari wilayah perbatasan memaksa Maharaja untuk meminta bantuan militer dari India. Sebagai imbalannya, Maharaja menandatangani Instrumen Aksesi pada tanggal 26-27 Oktober 1947, yang secara resmi menjadikan Jammu dan Kashmir bagian dari India.

Jadi, penyatuan Jammu dan Kashmir menjadi satu negara bagian merupakan hasil dari perjanjian politik dan militer pada abad ke-19, yang kemudian diperkuat oleh keputusan Maharaja untuk bergabung dengan India pada tahun 1947.

Pakistan mengambil sebagian wilayah Kashmir setelah Perang Indo-Pakistan pertama pada tahun 1947-1948. Pada 1 Januari 1949, Dengan mediasi PBB, gencatan senjata disepakati, yang menghasilkan pembagian de facto wilayah Kashmir. Kashmir terbagi menjadi dua bagian yang dikelola oleh negara yang berbeda:

Wilayah Azad Kashmir dan Gilgit-Baltistan (barat, barat laut, dan utara Kashmir) diadministrasi oleh Pakistan. Sisanya tetap di pegang oleh India. 

Garis gencatan senjata ini kemudian dikenal sebagai Line of Control (LoC), yang secara de facto menjadi perbatasan antara kedua wilayah yang dikelola oleh India dan Pakistan.

Kemudian muncul China secara bertahap mengambil alih Aksai Chin selama tahun 1950-an. Proses ini mencapai puncaknya dan status quo wilayah tersebut terkonsolidasi setelah Perang Sino-India pada tahun 1962. Pasukan China berhasil menduduki sebagian besar wilayah yang disengketakan, termasuk Aksai Chin. Setelah gencatan senjata sepihak oleh China, mereka menarik mundur pasukannya dari sebagian besar wilayah yang diduduki di wilayah timur (Arunachal Pradesh), namun tetap mempertahankan kendali atas Aksai Chin.

Pada tahun 1963, Pakistan dan China menandatangani Sino-Pakistan Agreement (juga dikenal sebagai Sino-Pak Boundary Agreement). Dalam perjanjian ini, Pakistan menyerahkan sebagian wilayah Kashmir yang dikuasainya kepada China.

Wilayah yang diserahkan ini dikenal sebagai Shaksgam Valley atau Trans-Karakoram Tract, yang luasnya diperkirakan sekitar 5.180 kilometer persegi. Wilayah ini terletak di utara Pegunungan Karakoram dan berbatasan dengan wilayah Xinjiang di China.

Karena India masih tetap menggunakan nama Jammu & Kashmir untuk wilayah yang mereka administrasi, dan Jammu & Kashmir zaman dulu sudah berbeda dengan yang sekarang di administrasi oleh India, maka istilah wilayah Jammu & Kashmir yang seperti zaman dulu kemudian diubah menjadi Wilayah Kashmir untuk tidak membuat bingung.

Jadi untuk sekarang ini, istilah Jammu & Kashmir adalah merujuk pada salah satu wilayah dari Kashmir yang di administrasi oleh India.

Jadi,  Kashmir adalah wilayah yang sekarang dikuasai 3 negara:

  1. Wilayah Azad Kashmir dan Gilgit-Baltistan = Pakistan
  2. Setelah pencabutan Pasal 370 tahun 2019, India sekarang memiliki dua wilayah persatuan yaitu Jammu dan Kashmir (UT) dan Ladakh (UT). UT (union territory) dari Jammu dan Kashmir terbagi lagi menjadi 2 divisi, yaitu divisi Jammu, dan divisi Kashmir. 
  3. Aksai Chin dan Trans-Karakoram Tract diadministrasi oleh China.

Sekilas lihat cerita di atas, seolah Pakistan dan China yang mencaplok wilayah India dan mereka yang salah, tetapi apakah begitu? Mari kita lihat lebih jauh lagi sejarahnya.

Kashmir, Rakyatnya ditakdirkan tidak punya Hak Merdeka

Sejarah Awal dan Peradaban Kuno di Wilayah Ini

Jammu dan Kashmir memiliki sejarah kuno yang kaya yang dimulai sejak periode Neolitikum, dibuktikan dengan temuan arkeologis di wilayah tersebut. Wilayah ini menyaksikan kebangkitan dan kejatuhan beberapa peradaban awal, termasuk Peradaban Lembah Indus, yang memengaruhi budaya dan perkembangan wilayah tersebut.

Pada paruh pertama milenium pertama,wilayah Kashmir menjadi pusat penting agama Hindu dan kemudian agama Buddha di bawah kekuasaan Maurya dan Kushana. Selama abad ke-7 hingga ke-14, wilayah tersebut diperintah oleh serangkaian dinasti Hindu. Kemudian pada abad kesembilan, selama pemerintahan Dinasti Karkota, tradisi asli Shaivisme Kashmir muncul. Tradisi ini berkembang pesat selama tujuh abad pemerintahan Hindu, berlanjut di bawah kekuasaan Dinasti Utpala dan Lohara, dan berakhir pada pertengahan abad ke-14.

Penyebaran Islam di Kashmir dimulai pada abad ke-13, dipercepat di bawah kekuasaan Muslim selama abad ke-14 dan ke-15, dan akhirnya menyebabkan kemunduran Shaivisme Kashmir di wilayah tersebut.

Pada tahun 1320, Rinchan Shah menjadi penguasa Muslim pertama Kashmir, meresmikan Kesultanan Kashmir. Wilayah tersebut merupakan bagian dari Kekaisaran Mughal dari tahun 1586 hingga 1751, dan setelah itu, hingga tahun 1820, menjadi bagian dari Kekaisaran Durrani Afghanistan.

Pada tahun 1339, Shah Mir (Sultan Kashmir kedua) meresmikan berdirinya Dinasti Shah Mir. Selama lima abad berikutnya, raja-raja Muslim memerintah Kashmir, termasuk Kekaisaran Mughal, yang memerintah dari tahun 1586 hingga 1751, dan Kekaisaran Durrani Afghanistan, yang memerintah dari tahun 1747 hingga 1819. Tahun itu, kaum Sikh, di bawah Ranjit Singh, mencaplok Kashmir. Pada tahun 1846, setelah kekalahan kaum Sikh dalam Perang Inggris-Sikh Pertama, Perjanjian Lahore ditandatangani dan setelah wilayah tersebut dibeli dari Inggris berdasarkan Perjanjian Amritsar, Raja Jammu, Gulab Singh, menjadi penguasa baru Kashmir. Pemerintahan keturunannya, di bawah kekuasaan tertinggi (atau perwalian) Mahkota Inggris, berlangsung hingga tahun 1947, ketika bekas negara kerajaan tersebut menjadi wilayah yang disengketakan, yang sekarang dikelola oleh tiga negara: India, Pakistan, dan Republik Rakyat Tiongkok.

Periode Abad Pertengahan: Kekaisaran dan Dinasti

Selama periode abad pertengahan, Kashmir diperintah oleh berbagai dinasti seperti dinasti Karkota, dinasti Utpala, dan kemudian dinasti Lohara. Para penguasa ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap lanskap budaya dan politik Kashmir, dengan periode kemakmuran dan perkembangan seni yang diselingi dengan konflik dan invasi.

Pengaruh dan Pemerintahan Mughal di Kashmir

Pada abad ke-16, Kashmir berada di bawah pengaruh dan kemudian pemerintahan langsung Kekaisaran Mughal. Periode ini menyaksikan integrasi Kashmir ke dalam kerangka administratif dan budaya Mughal yang lebih besar, yang memengaruhi arsitektur, seni, dan pemerintahan wilayah tersebut.

Sejarah Modern Jammu dan Kashmir

Mari kita tinjau sejarah modern J&K dan ingat bahwa panduan ini adalah analisis cepat tentang sejarah Jammu dan Kashmir.

Pemerintahan Sikh dan Afghanistan

Selama awal abad ke-19, Jammu dan Kashmir menyaksikan periode pergolakan di bawah pemerintahan Sikh, menyusul aneksasi wilayah tersebut oleh Maharaja Ranjit Singh pada tahun 1819. Sebelumnya, Afghanistan juga telah memberikan pengaruh di wilayah tersebut, yang menandai lanskap geopolitik yang kompleks selama era ini.

Dinasti Dogra dan Pengaruh Inggris

Pada tahun 1846, setelah Perang Inggris-Sikh Pertama, Perjanjian Amritsar memberikan Kashmir kepada Gulab Singh dari dinasti Dogra di bawah kekuasaan Inggris. Ini menandai dimulainya pemerintahan Dogra, yang berlangsung hingga kemerdekaan India pada tahun 1947. Pengaruh Inggris selama periode ini membentuk praktik administratif dan pemerintahan di wilayah tersebut.

Pembagian India dan Aksesi ke India

Pada tahun 1947, di tengah-tengah pemisahan India oleh Inggris, negara-negara kerajaan diberi pilihan untuk bergabung dengan India atau Pakistan. Maharaja Hari Singh, penguasa Jammu dan Kashmir, memilih untuk bergabung dengan India, yang menyebabkan serangkaian konflik politik dan militer antara India, Pakistan, dan pemberontak lokal. Keputusan ini membentuk status geopolitik Jammu dan Kashmir saat ini.

Perkembangan Politik Pasca-1947

Setelah memperoleh kemerdekaan dari kekuasaan Inggris pada tahun 1947, Jammu dan Kashmir menjadi wilayah yang diperebutkan antara India dan Pakistan, yang menyebabkan Perang Indo-Pakistan Pertama. Lanskap politik wilayah tersebut dibentuk oleh perjanjian, konflik, dan upaya otonomi berikutnya.

Rakyat Kashmir menghadapi situasi kompleks di mana hak mereka untuk menentukan nasib sendiri atau merdeka sering kali terbatas akibat konflik geopolitik berkepanjangan, sejak dulu mereka selalu dikuasai dan diduduki oleh negara / kerajaan lain. Sekarang ini pun wilayah mereka dikuasai 3 negara.

Resolusi PBB pada 1948 menyerukan plebisit untuk menentukan kehendak rakyat Kashmir, namun hingga kini hal tersebut belum terlaksana. Pencabutan status otonomi khusus Jammu dan Kashmir oleh India pada 2019 semakin memperumit situasi, dengan meningkatnya pembatasan politik, kebebasan berpendapat dan kehadiran militer yang kuat, serta kurangnya kebebasan berekspresi sehingga memperkecil ruang bagi rakyat Kashmir untuk memperjuangkan kemerdekaan atau otonomi secara terbuka.

Beginilah nasib rakyat Kashmir, rakyatnya ditakdirkan tidak punya hak untuk merdeka dan menentukan nasib sendiri.

catatan: Kashmir terkait juga dengan pembahasan seperti Punjab (punjabi) & Sikh, tapi tidak akan dibahas lebih lanjut di sini.

Sumber
  1. https://jkkhabri.com/history-of-jammu-and-kashmir/
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Kashmir 
  3. https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Kashmir
  4. https://www.youtube.com/watch?v=IE2Shb5NCFo
  5. https://www.youtube.com/watch?v=CDpEmvjx12I
Share:
Next Post Previous Post